daerah otonom. Kementerian PUPR). daerah otonom

2. 4. Salah satu contoh otonomi daerah yaitu suatu kebebasan pemerintah dalam membuat kebijakan daerah, pemerintah daerah tersebut bisa berupa Gubernur, Bupati, Camat, Kepala desa, Ketua RW, hingga Ketua RT diperbolehkan membuat kebijakan serta kewenangan dalam ruang. 1 LATAR BELAKANG. 2. 8. Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur urusan pemerintahan atau rumah tangga daerahnya sendiri. Kelebihan dan Kekurangan Desentralisasi. 1 Dalam rapat tersebut, para legislator Sulawesi Tengah secara resmi sepakat melepas enam kabupaten yang ada di wilayah otonomi Provinsi Sulawesi Tengah untuk bergabung dengan Provinsi Sulawesi Timur. Pengertian Otonomi Daerah. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Kesatuan Indonesia adalah desentralisasi. 5. memegang teguh pancasila dan UUD 1945. 2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara. Otonomi Daerah akan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang luas. daerah otonom. JAKARTA – Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih menyampaikan bahwa pada 25 Juli 2022 telah ditetapkan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, pembentukan perangkat daerah untuk melaksanakan status istimewa dan otonomi khusus berpedoman pada peraturan Menteri dengan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan. Mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah otonom, mempunyai kewajiban : a. Meski sudah diterapkan selama 26 tahun, banyak daerah yang belum mandiri secara fiskal dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. Selain pembentukan daerah otonom baru, UU No 32 tahun 2004 juga gak menutup kemungkinan buat penggabungan dua wilayah jadi satu wilayah kalo dianggap kedua wilayah juga udah gak memenuhi syarat. Bersumber pada pengertian-pengertian otonomi Daerah tersebut bisa disimpulkan kalau hakikat otonomi Daerah merupakan sebagai berikut: Daerah mempunyai hak buat mengendalikan serta mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik, jumlah, macam, ataupun wujud pelayanan warga yang. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Halaman ini telah diakses 2852 kali FILE-FILE PERATURAN. Daerah Istimewa Surakarta adalah daerah otonomi khusus (daerah istimewa) yang secara de facto pernah ada antara Agustus 1945 sampai Juli 1946. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Berdasarkan data dari Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (2014), sejak tahun 1999 setelah diberlakukannya UU No. Kata Kunci : Kearifan Lokal, Daerah Otonomi Baru, Apau Kayan Semangat otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 adalah pengalihan kewenangan pusat kepada daerah untuk mengelola kegiatannya secara otonom. Dari jumlah tersebut, ternyata 18 daerah ini berada di Jawa Barat,daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta tiga tingkatan daerah yaitu provinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil. Penghargaan itu diserahkan pada peringatan Hari Otonomi Daerah XVII 2013 di Jakarta, Kamis (25/4). “Dari usulan tersebut, saya melihat,. Sebuah wilayah otonom didefinisikan sebagai sebuah wilayah dari sebuah negara yang memiliki tingkat otonomi, atau memiliki kebebasan dari otoritas luar. Daerah Otonom dan Otonomi Daerah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan. Buku ini memaparkan tentang pemerintahan daerah Kabupaten Puncak di bawah kepemimpinan Bupati Willem Wandik dan Wakil Bupati Repinus Telenggen dalam implementasi program percepatan pembangunan daerah tahun 2013-2017. Melihat dengan kacamata politik, pemekaran daerah merupakan hal yang marak pada dekade terakhir ini. Secara Umum. METODE Tipe Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-Explanatory. Adapun keempat daerah otonomi khusus tersebut yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Papua dan Papua Barat, serta Daerah Istimewa Nangroe Aceh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Daerah-Daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan Daerah, oleh karena di Daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar. Otonomi Khusus Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 No. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom. Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. SMARTID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instrusi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Pengertian Otonomi Daerah. Payung Hukum Pemekaran Papua. 4843). 2. Berikut ini pembahasannya: 1. Daerah otonom sering disebut sebagai kekuasaan otonom suatu daerah di dalam sebuah negara. Daftar wilayah otonom yang diangkat oleh negara meliputi wilayah otonom di seluruh dunia. Aturan Kebijakan Daerah. go. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang No. Pengertian Otonomi Daerah. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah perlu terus diperkuat karena tantangan ketiga provinsi. Lokasi. Undangan, Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat berbagai bagian dan unsur pelaksanaan otonomi, dan setiap daerah otonom berkewajiban menjalankan fungsi dan prinsip otonomi daerah agar pelaksanaannya dapat berorientasi pada tujuan yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". Sebelum reformasi 1999, jumlah daerah otonom di Indonesia sebanyak 319 daerah yang terdiri dari 26 provinsi, 234 kabupaten dan 59 kota. Sementara itu yang dimaksud derah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Peraturan terbaru yang mengatur tentang pemekaran daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Hak 2. Terutama Gubernur Papua, pimpinan dan anggota DPR Papua. Pembentukan daerah otonom baru selain mengacu pada peraturan perundangan yang ada, juga harus secara obyektif melihat potensi dan kemampuan daerah tersebut untuk bisa berkembang dan menjadi daerah yang maju. Tidak terlalu menunggu lama, korupsi oleh kepala daerah di daerah pemekaran mulai terkuak sejak 2004, selang lima tahun sejak pemekaran dilakukan pada 1999. id. Akibatnya seringkali terjadi konflik perebutan kekuasan oleh elite lokal, termasuk di dalamnya melibatkan rakyat dalam wujud konflik horizontal yang. Di antaranya adalah pengertian otonomi daerah menurut. Papua berlandaskan UU No. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan. 4. Definisi otonomi daerah. Secara umum, otonomi daerah adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengelola daerahnya sendiri secara mandiri. Pembentukan daerah otonom baru (Provinsi) di wilayah adat Ha-Anim, Lapago, dan Meepago. Otonomi Daerah – Hakikat, Tujuan, Prinsip, Asas & Dasar Hukum – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Otonomi Daerah yang dimana dalam hal ini meliputi hakikat, tujuan, prinsip, asas dan dasar hukum, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. JAKARTA - Makna Otonomi Daerah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No. 2. 22/1999. 1 Tahun 2008, dan Yogyakarta sendiri mempunyai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai landasan yuridis. Di daerah-daerah otonom luar Jawa-Madura masih berlaku UU Desentralisasi 1903, dan baru berubah tahun 1937 dan 1938. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan. Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Title: Otonomi daerah dan daerah otonom / HAW. Pihaknya sedang mengklarifikasi seluruh usulan tersebut sambil menunggu keadaan membaik dan berharap semuanya berjalan lancar. Pengertian Otonomi Daerah Evy Pajriani dalam Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah PPKn Kelas X (2020:10) menyebutkan, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autonomia atau autonomos dengan auto yang berarti "sendiri". Dalam konteks pemerintahan, pembentukan kawasan khusus dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, yang meliputientang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi da. Kondisi ini disebabkan karena daerah otonom baru yang relative muda. Otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah :8 1. Pada prinsipnya daerah yang dimekarkan tersebut harusacehprov . Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskan memberi kemungkinan untuk itu. Pemerintah daerah dan DPRD menganut asas otonomi dan tugas pembantuan. Apakah otonomi daerah sama. Tujuan De Graaf ialah desentralisasi kepegawaian dan pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Daftar Isi. Mawhood, 1987, misalnya secara tegas mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke. Setiap daerah di Indonesia baik daerah khusus maupun daerah istimewa sama-sama diberi otonomi daerah. UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur. Menurut F. Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. PENJELASAN UNDANG. Otonomi Daerah Menurut UU No. Kata kunci: daerah otonomi baru; pemerintahan daerah; PENDAHULUAN A. Sehingga, hukum pemerintahan daerah tidak semata-mata mengkaji soal pemerintah daerah dan DPRD karena yang menjadi esensi kajiannya secara hukum adalah mengenai pemerintahan daerah otonom. masuk pada kelompok daerah relative tertinggal, kecuali kabupaten Lampung timur. perkembangan Daerah, Daerah Otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah; c. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang definisi otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1. Kata Kunci: Daerah Perbatasan, Otonomi Daerah, Otonomi Khusus I. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA. KOMPAS. J Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan. Adanya kebijakan pembentukan daerah baru tersebut untuk menjawab rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat. Definisi otonomi daerah dalam UU No. Sistem hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah ini pada mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara diatur tersendiri dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Pada jaman Penjajahan Belanda, Kecamatan (juga disebut distrik di wilayah. Berlaku. Otonomi Daerah akan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang luas. Maraknya usulan pembentukan daerah otonom baru membuat Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk mengkaji pencabutan kebijakan moratorium agar dapat membuka kembali keran pemekaran daerah. 1. 4 Kronologis pemekaran Kecamatan Mandau yang mengalami tarik ulur dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun ini, juga beriringan dengan 4 empat kali perubahan Undang-Undang tentang. fiskal daerah pada daerah otonom baru di Sulawesi Barat (2) model formulasi pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk menjamin ketercu-kupan dan efisiensi kapasitas fiskal daerah pada daerah otonom baru di Sulawesi Barat. Berikut ini kelebihan menerapkan asas desentralisasi dalam pemerintahan: 1. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus yaitu DKI. Lihat selengkapnyaDaerah otonom adalah istilah yang digunakan untuk menyebut daerah yang berwenang untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Pranala ( link ): otonom /oto·nom/ a 1 berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri: daerah --; 2 kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan. Yogyakarta, Aceh dan Papua. 22/1948 meletakkan titik berat otonomi pada Desa dan daerah lain setingkat Desa, dengan dasar pemikiran Pasal 33 UUD 1945. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD 1945 khususnya pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1-2, dan pasal 18B ayat 1-2. Laica, 2007. Dapat dipahami pada pengertian tersebut, daerah akan mendapat otonomi dari pemerintah pusat untuk diwajibkan mengatur dan mengendalikan. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah. yang selanjutnyadisingkat RPJMD adalahdokumenperencanaanDaerah untukperiode 5 (lima). Arif Nasution, 2000, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung. Jabatan kepala daerah dan wakil daerah tingkat kabupaten/kota diisi oleh orang asli Papua. com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. 1. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan . Hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No. Dalam PP tersebut telah disebutkanPengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli. Daerah otonom lalu disederhanakan menjadi dua tingkatan, yakni Daerah Tingkat I (setingkat provinsi) dan Daerah Tingkat II (setingkat kabupaten/kotamadya). . Dalam bahasa Inggris, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. Jenjang organisasi pemerintah daerah otonom ini lebih panjang daripada zaman Orde Baru karena hanya terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I, dan pemerintah daerah tingkat II. Adapun berdasarkan UU No. 10 Fase kesembilan pemerintahan daerah di Indonesia terjadi dalam era reformasi yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan terjadi beberapa perubahan mendasar yang terkandung. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang No. S ejak digulirkan otonomi daerah, jumlah daerah otonom telah berkembang pesat dari 319 daerah otonom pada tahun 1999 menjadi 524 daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota) pada tahun 2010. Lokasi. Ketiga membandingkan pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan regionalDaerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah, dengan ibukota Kota Yogyakarta. 16Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan. Untuk. Penyerahan urusan-urusan yang termasuk dalam rumah-tangga dan kewajiban daerah kabupaten, yang berkenaan dengan: a. Sebab, pengesahan dilakukan setelah pemerintah dan DPR mencabut kewajiban persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat. Rilis. perubahan dari Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Aceh. Tugas pembantuan dalam pemerintahan 18Ibid, h. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. Daerah otonom atau daerah yang biasa disebut sebagai Maura swatantra, adalah wilayah yang memiliki kekuasaan otonom. com - Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Pasca reformasi (1999-2014) terdapat penambahan 223 daerah otonom hasil pemekaran dengan rincian 8 provinsi baru, 181 kabupaten baru, dan 34 kota baru. 7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Jakarta - . 7, No. Penulis: Dennis Destryawan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan. j. Wilayah tersebut biasanya memiliki jarak. CO, Jakarta - DPR telah resmi mengesahkan tiga undang-undang tentang pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) di Papua. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24Undang-Undang No. Tujuan otonomi daerah salah satunya adalah agar supaya pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. Dalam makalah ini kami menjelaskan tentang’’DAERAH OTONOM” beserta dengan contoh peristiwa yang berkaitan dengan judul tersebut. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mengkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Sedangkan menurut Suparmoko. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Arthut 2012 :10) untuk menjadi daerah otonom. Otonomi berasal dari kata autonomy yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu auto dan nomy, auto memiliki makna sendiri sedangkan. 4. Daerah otonom yang dimaksud salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibid. 57 dan TLN No. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH. pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah. Menurut Sunarsip Otonomi daerah yakni suatu wewenang tanggung jawab daerah untuk dapat mengurus. Banyak rencana pemekaran daerah atau Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam hubungan ini UU No. Pembagian urusan pemerintahan akan memunculkan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terutama Gubernur Papua, pimpinan dan anggota DPR Papua. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. DIY berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia,. Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Daerah Tingkat I (disingkat Dati I) adalah nama pembagian administratif di Indonesia di bawah tingkat nasional. 15Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, (Bandung: Alumni, 1986), h. Dari.